JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan antara ByteDance, perusahaan induk TikTok asal China, dengan calon pembeli non-China akan tercapai sebelum batas waktu yang ditetapkan pada Sabtu, 5 April.
Trump sebelumnya memberi waktu hingga April bagi TikTok untuk menemukan pembeli baru yang berbasis di luar China. Jika tak bisa memenuhi, mereka akan menghadapi larangan di AS dengan alasan keamanan nasional, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang disahkan pada 2024.
“Kami memiliki banyak calon pembeli,” ujar Trump kepada wartawan di Air Force One pada Minggu malam, 30 Maret. “Minat terhadap TikTok sangat besar. Saya ingin TikTok tetap ada.”
TikTok sendiri belum memberikan komentar terkait hal ini.
Menurut laporan Reuters, perusahaan ekuitas swasta Blackstone sedang mempertimbangkan investasi minoritas dalam operasi TikTok di AS. Blackstone sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan pemegang saham ByteDance yang bukan berasal dari China, termasuk Susquehanna International Group dan General Atlantic, yang saat ini menjadi kandidat utama dalam upaya akuisisi.
Washington menilai kepemilikan TikTok oleh ByteDance bisa dimanfaatkan oleh pemerintah China untuk melakukan operasi pengaruh terhadap AS dan mengumpulkan data pengguna Amerika.
BACA JUGA:
Meski batas waktu sudah dekat, Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia bersedia memperpanjang tenggat jika kesepakatan belum tercapai. Ia juga mengakui bahwa pemerintah China akan memainkan peran penting dalam menyetujui kesepakatan ini, bahkan mempertimbangkan pengurangan tarif sebagai bagian dari negosiasi.
Wakil Presiden AS, JD Vance, optimistis bahwa perjanjian awal mengenai kepemilikan TikTok akan tercapai sebelum 5 April. Sejak undang-undang 2024 mengharuskan ByteDance melepaskan kepemilikannya atas TikTok sebelum 19 Januari, masa depan aplikasi yang digunakan hampir setengah populasi AS ini terus menjadi sorotan.
Pemerintah AS bahkan terlibat secara langsung dalam pembicaraan kesepakatan ini, memainkan peran yang tak biasa sebagai penasihat investasi untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan kepentingan nasional.
