JAKARTA - Juru bicara Presidensi Palestina Nabil Abu Rudeineh menegaskan, Palestina, beserta tanah, sejarah dan tempat-tempat sucinya, tidak untuk dijual, dan bukan proyek investasi, dengan hak-hak rakyat Palestina tidak dapat dinegosiasikan dan bukan alat tawar-menawar.
Pernyataan Abu Rudeineh disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengutarakan usul pemindahan permanen warga Palestina di Jalur Gaza, mengambil alih wilayah kantong Palestina itu untuk dibangun kembali menjadi apa yang disebutnya "Riviera Timur Tengah", saat menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Hari Selasa.
"Rakyat Palestina kami, yang telah berkorban besar dalam membela hak-hak nasional mereka yang sah dan untuk mempertahankan keputusan nasional independen mereka yang diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), satu-satunya wakil sah rakyat kami, tidak akan menyerahkan sejengkal pun tanah mereka, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, ibu kota Negara Palestina," jelasnya, melansir WAFA 6 Februari.
"Rakyat Palestina dan para pemimpinnya tidak akan membiarkan terulangnya bencana tahun 1948 dan 1967, dan akan menggagalkan rencana apa pun yang bertujuan melikuidasi tujuan mereka yang sah melalui proyek-proyek investasi yang tempatnya bukan di Palestina maupun di tanahnya," lanjut Abu Rudeineh.
Lebih jauh ditunjukkan olehnya, tanggapan Arab dan internasional terhadap rencana Pemerintah AS untuk menggusur warga Palestina membuktikan, seluruh dunia berbicara dalam satu bahasa yang bersumber dari legitimasi dan hukum internasional.
Sementara, lanjutnya, Pemerintah AS sendiri berbicara dalam bahasa yang berbeda, dan ada suara Amerika, anggota Kongres dan suara Israel yang menganggap proyek ini tidak dapat dilaksanakan.
BACA JUGA:
Abu Rudeineh menegaskan kembali, mencapai perdamaian, keamanan dan stabilitas bersumber dari Palestina, khususnya dari ibu kotanya, Yerusalem, dengan kesuciannya bagi Islam dan Kristen, bukan dari tempat lain, atau melalui keputusan siapa pun.
Ia menunjukkan, Presiden Mahmoud Abbas dalam pernyataan resmi memuji posisi negara-negara Arab dan internasional yang menolak seruan untuk penggusuran atau aneksasi, menekankan tidak ada alternatif bagi solusi politik yang berdasar pada legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab, demi perdamaian yang abadi dan stabil yang mencapai keamanan dan stabilitas bagi negara-negara di kawasan tersebut.