Jawaban Menohok Menkumham Yasonna: SBY-AHY Jangan Tuding-tuding Pemerintah Terkait Persoalan Demokrat
Menkumham Yasonna Laoly (Foto: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuding pemerintah tanpa dasar soal keberpihakan pada penyelenggaran Kongres Luar Biasa (KLB).

"Ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini," ujar Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 9 Maret.

Yasonna berkomitmen, KemenkumHAM akan bersikap objektif dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyikapi masalah kudeta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap kepemimpinan AHY di Demokrat.

"Tulis saja, kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya," tegasnya.

Yasonna juga menekankan, bahwa Demokrat kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga belum menyerahkan hasil KLB untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," tandas politikus PDIP tersebut.

 

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Baleg DPR RI terkait rencana pengeluaran RUU Pemilu dari daftar Prolegnas 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat berkelakar.

Awalnya Fraksi Partai Demokrat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait RUU Pemilu dan RUU lainnya terkait Prolegnas 2021. Pandangan Fraksi Partai Demokrat tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta Santoso.

Seusai penyampaian pandangan Fraksi Partai Demokrat selama hampir 20 menit, Santoso kemudian dipersilakan memberikan berkas pandangan fraksi tersebut.

Santoso bergerak ke arah meja Menkumham Yasonna Laoly untuk menyerahkan juga berkas pandangan tersebut.

Saat penyerahan berkas pandangan Fraksi Partai Demokrat inilah, tiba-tiba Yasonna Laoly berkelakar. Dia bicara soal berkas pandangan Fraksi Demokrat tidak diberikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Kalau ini SK, udah langsung Ketua Fraksi (Ibas), ya," kelakar Yasonna. 

Kelakar Yasonna inipun menjadi sorotan ditengah konflik internal yang terjadi di tubuh Demokrat.

Seperti diketahui, Partai Demokrat dengan dipimpin Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat menyerahkan SK kepada Kemenkumham untuk membuktikan acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, ilegal pada Senin, 8 Maret. Saat penyerahan SK itu, AHY sempat berbincang langsung oleh Yasonna Laoly.